Dalam pengelolaan kinerja pegawai, perlu disusun perencanaan kinerja pegawai melalui penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penyusunan SKP khususnya di LPPM UB ditransformasi dari Perjanjian Kinerja (PK) Ketua LPPM dengan Rektor. Selanjutnya dalam Menyusun SKP semua bagian di LPPM, pada Rabu, 28 Maret 2023, diadakan Workshop Penyusunan SKP Konversi PK LPPM 2023.
“Harmonisasi beban kinerja melalui penurunan PK kepada SKP, hendaknya terdistribusi merata kepada staf,” terang Ketua LPPM UB, Prof. Luchman Hakim. Melalui turunan tersebut kemudian ketua dan selanjutnya sekretaris mengcascading bagian-bagian kepada pusat dan kasubid hingga staf.
Sebagai informasi, indicator kinerja yang diturunkan melalui Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, telah dipilah dan memuncuklan SKP yang mengcascading beban kerja secara tidak langung. Untuk mencapai capaian kinerja ini, khususnya publikasi melalui Sister, LPPM diharapkan dapat memastikan pencatatan yang sistematis. “Sistem yang tersistematis ini sangat berperan mengingat tidak semua data dapat diakses melalui SIPP,” pesan Dr. Desi Dwi Prianti, sebagai staf ahli WR V.
Sebagai reformasi pengelolaan kinerja pegawai di Universitas Brawijaya, Moh. Farid, MSi, selaku narasumber menjelaskan, terdapat perubahan substantial dari Permenpan RB 8/2021 ke Permenpan RB 6/2022 bahwa bawahan tidak dapat melakukan negosiasi kepada pimpinan. Ditambahkan pula bahwa dalam penilaian ini bukan hanya beban kerja namun perilaku kerja.
Sebagai implementasi penyusunan SKP, di sesi akhir, setiap pegawai diminta menyusun SKP berdasarkan arahan yang diberikan masing-masing Kasubag. Dengan adanya harmonisasi beban kerja melalui SKP ini diharapkan capaian yang telah ditetapkan dapat dihasilkan sesuai target.