Rakor Finalisasi Hasil ANJAB dan ABK Pegawai Pemerintah Kabupaten Kediri

Kegiatan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Pemerintah Kabupaten Kediri dilakukan karena adanya perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah di Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Merujuk pada peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri segera melakukan perubahan melalui Peraturan Daerah dan dilanjutkan dengan penyusunan ANJAB dan ABK untuk mengisi kualifikasi dan jumlah personil dalam setiap jabatan yang dibutuhkan. Penyusunan ANJAB dan ABK Pemerintah Kabupaten Kediri ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya dengan Ketua Pelaksana Dr. Atiek Iriany, MS.

Pada Kamis, 7 Desember 2017, Ketua LPPM Universitas Brawijaya, Prof. Woro Busono, ketika membuka acara ini di Hotel Aria Gajayana Malang, menyampaikan bahwa pelaksanaan ANJAB dan ABK tahun ini agak sulit mengingat adanya Peraturan Menteri baru terkait dengan nama (nomenklatur) jabatan pelaksana di tingkat staf. Pilihan nama-nama jabatan harus menyesuaikan dengan nama nomenklatur yang ada di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 25 Tahun 2016 dan diubah dengan PermenPAN dan RB Nomor 18 Tahun 2017.

Hasil penyusunan ANJAB dan ABK tersebut akan dipaparkan oleh tim selama 2 hari ini untuk memperoleh saran dan masukan dari Pimpinan Pemerintah Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Daerah, agar hasil tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai di Pemerintah Kabupaten Kediri.